Lembaga Penyalur Dana Sosial di Papua Diperlukan

Ilustrasi
Jurnal, Jakarta - Dana sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat yang banyak tersebar, alokasinya saat ini tidak merata dan kurang efektif. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga untuk mengelolanya.

Dana sosial itu jika dihitung setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan pemberian dana sosial baik dari alokasi APBD/APBN serta dana sosial dari berbagai perusahaan yang bergerak di Papua dan Papua Barat.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke , Papua, Ignatius MB Ndiken, mengatakan, pembentukan lembaga pengelola dana sosial ini sudah disetujui masyarakat adat dan berharap secepatnya bisa terbentuk, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, dan dapat dapat segera dirasakan.

Dia juga meyakinkan kepada pihak berwenang di Papua dan Papua Barat, terutama kepala daerah untuk memberikan dukungan sepenuhnya mengingat lembaga yang dimaksud tidak berkaitan dengan dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Dukungan saya terutama agar dana sosial difokuskan untuk tingkatkan pendidikan dan kesehatan. Dua hal ini sangat fondamental bagi perkembangan suatu masyarakat,” kata Ignatius, di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Sementara, konseptor lembaga independen ini yang juga anggota LMA, Pieter Ndiken, mengungkapkan, dari sisi yuridis dan perundang-undangan, pembentukan lembaga independen ini tidak ada masalah. Hanya saja, hambatan yang selama ini masih mengganjal adalah perbedaan persepsi antara kepala daerah dan tokoh masyarakat.

“Mungkin kepala daerah beranggapan lembaga independen ini untuk mengatur juga dana otsus. Hal itu tidak benar sama sekali. Saya memiliki konsep, lembaga independen ini untuk mengatur dan mendistribuskan dana-dana sosial yang jumlahnya snagat besar agar tersalur dengan efektif,” ujarnya.

Mantan Kepala Jamsostek Provinsi Papua ini mengatakan, berbicara soal jaminan sosial, tidaklah cukup dengan Taspen atau Askes saja, melainkan kebutuhan masyarakat sangat besar untuk kebutuhan dasar hidup mereka. ”Tinggal menyamakan persepsi saja sebenarnya, apalagi DPRP ada tahun 2012 sudah menyetujui pembentukan lembaga atau badan untuk mengatur soal dana sosial ini dan sudah disosialisasi.” tambah Pieter.

Dijelaskannya, selain persetujuan dan rekomendari dari DPRP tertanggal 1 Maret 2012, sosialisasi rencana pembentukan badan atau lembaga independen ini sudah lama berlangsung. ”Kami berharap gubernur maupun para bupati memperpcepat persetujuan pembentukannya,” tuturnya.

Pieter juga menyampaikan jaminan sosial adalah sebuah hak asasi manusia. “Setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak atas jaminan sosial.” Juga UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menyebutkan setiap warganegara berhak atas perkejaan dan penghidupan yang layak.

Lebih jauh, dia menuturkan, jaminan sosial juga diatur dalam konstitusi Indonesia, yakni UU Mo 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua Pasal 1 (b) menyatakan kewenangan khusus yang diakusi diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. (okezone)
Tags: ,