Sertifikat Halal Obat Tak Bisa Disamakan dengan Makanan

Ilustrasi

Jurnal, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang sedang digarap DPR, terus menjadi sorotan.  Kementerian Kesehatan mengingatkan agar tidak menggabungkan aturan sertifikasi halal produk farmasi dengan produk makanan minuman.

"Kemenkes berharap agar rancangan undang sertifikasi halal ini tidak diterapkan dalam dunia farmasi. Karena di seluruh negara di dunia tidak ada yang menerapkan hal itu. Bahkan Arab sekalipun tidak masuk masalah obat-obatan dalam sertifikasi halal mereka," tegas Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maura Linda Sitanggang, dalam keterangan persnya, (21/11/2013).

Jajaran eksekutif dan legislatif, diimbaunya untuk memperhatikan hal tersebut dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Linda menuturkan, Kemenkes sendiri memang pernah diajak untuk membahas rancangan undang-undang itu. Namun sudah sejak satu tahun ini Kemenkes tidak diikutsertakan.

"Sudah tidak pernah diajak lagi, karena tidak pernah ada dapat undangan. Tahun lalu kita masuk tim. Terakhir ikut panja sama DPR," ujar Linda.

Sebagai Kementerian, yang berhubungan dengan industri farmasi dan obat-obatan, Linda berharap sertifikasi halal produk makanan dan obat dipisahkan. "Harus dipisahkan antara penerapan halal di farmasi dengan penerapan halal pada makanan dan minuman," tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Muhammad Baghowi, meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang ditunda dahulu alias tidak dipaksakan.

Menurut dia, ada lebih banyak masalah jika RUU ini disahkan. "Ada potensi persaingan usaha. Misalkan ada dua pengusaha, yang satu dijamin halal dan satu lagi diragukan (kehalalannya). Nanti yang halal itu akan menggugat dan yang diragukan akan berdampak pada produksinya," kata dia. (okezone)
Tags: ,