PBB Pedesaan dan Perkotaan Jadi Pajak Daerah

Salam komando dari kanan Asisten III OKI H Husin SE MM, Kadin PPKAD H Muslim SE MSi, Pimpinan Bank Sumsel Babel OKI H Zunelfi, Kabid PKB Kanwil DJP Sumsel Babel Vadry Usman

Jurnal, Kayuagung - Asisten III Setda OKI H Husin SE MM mengatakan, dengan diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang penetapan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak kabupaten/kota.

“Kedua jenis pajak ini memang layak untuk menjadi pajak daerah, karena memenuhi kriteria suatu pajak daerah,” kata Husin di Pemkab OKIm Kamis (2/1/2014).

Menurutnya, ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak serta daerah bisa lebih optimal dalam menggali potensi PBB-P2 dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Husin menambahkan, dengan pengalihan PBB - P2 menjadi pajak daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan pengalihan tersebut, termasuk regulasi, sarana, dan prasarana pendukung lainnya. Pemerintah kabupaten OKI dalam rangka kesiapan untuk pengalihan pengelolaan PBB -P2 dari pemerintah pusat, jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri guna mengantisipasi berbagai kemungkinan terhadap penyerahan tersebut. Misalnya, mulai menyiapkan sumber daya manusia maupun perangkat lain yang mendukung.

“Setelah disosialisasikannya pelaksanaan pengalihan PBB-P2 beberapa waktu lalu, maka pada awal tahun 2014 pengelolaan atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh daerah,” jelas Husin didampingi Kadin PPKAD H Muslim.

Dia berharap pengelolaam PBB-P2 ini menjadi pajak daerah dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (sripo)
Tags: ,