Gubernur dan DPRD Prov Sumsel Setujui 7 Raperda Provinsi Sumsel

Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin saat menandatangani Pengesahan Raperda di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumsel, Selasa (10/06) kemarin

Jurnal, Palembang - Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin bersama DPRD Prov Sumsel menyetujui 7 dari 10 Raperda Prov Sumsel. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan antara Gubernur Sumsel dengan Ketua DPRD Prov Sumsel. Hal tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna XLVI DPRD Prov. Sumsel, Pembicaraan Tingkat Dua, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-pansus terhadap 10 Raperda Prov. Sumsel , Persetujuan Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna, Pengambilan Keputusan serta Pendapat Akhir / Sambutan Gubernur Sumsel terhadap 10 Raperda Prov. Sumsel, Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, SELASA, (10/6)

Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan bahwa Pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak hanya nerupakan konsep yuridis yang didasarkan pada pendekatan formal semata. Tapi juga merupakan sebuah konsep dan pendekatan substansial yang menjadi kebutuhan masyarakat akan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang responsif dan berkeadilan, memiliki kepastian hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itulah dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tidak hanya semata-mata mengutamakan hal-hal formal atau prosedural tapi juga yang tidak kalah pentingnya justru mengenai substansi materinya yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , tidak diskriminatif dan mengarah pada langkah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam kerangka tertib hukum nasional” ucap Alex

Lanjutnya, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal maka kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diharapkan sebagai pemicu dalam upaya mendorong akselerasi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan percepatan realisasi penanaman modal dalam upaya mengoptimalkan dan peningkatan pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan.

Sambung Alex, dengan disetujuinya 2 rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi yaitu rancangan peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha maka upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi daerah serta upaya pengawasan dan pengendalian keberadaan tenaga kerja asing di Sumsel dan upaya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah akan segera dilaksanakan. Tentunya setelah kedua peraturan daerah ini selesai dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Selanjutnya, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang tertib muatan kendaraan angkutan barang, maka dengan mengoptimalkan peran dan fungsi jembatan sebagi ujung tombak disektor hilir terhadap upaya pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan segera dapat dilaksanakan.

“Dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang bantuan hukum Cuma-Cuma akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan kebijakan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebangkitan hukumnya yang sempat terhenti untuk beberapa waktu” tutur Alex.

Alex menambahkan, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Sumatera Selatan akan menjadi landasan kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujukan upaya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan penyandang disabilitas agar dapat lebih mandiri dan relatif tidak terhalang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan dengan orang lain.
Peraturan daerah ini diharapkan juga dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan hal yang sama.

“Terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kelola kerja dinas daerah provinsi Sumsel, setelah mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan menjadi peraturan daerah diharapkan organisasi peraturan daerah dimaksud yaitu dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Sumsel agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan intensitas dan volume pekerjaan yang semakin meningkat secara lebih optimal.” Terangnya

Alex juga mengatakan terhadap rancangan peraturan daerah tentang peningkatan dana anggaran pelaksanaan pembangunan pekerjaan tahun jamak . Mengenai pekerjaan pembangunan jalan pada dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel yang diperpanjang jangka waktu pembahasannya dan pekerjaan pembangunan RSUD Provinsi Sumsel dan pekerjaan pembangunan sarana penghubung asrama haji pada dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel agar dianggarkan setiap tahun dan terhadap tahun tersebut, kami sependapat dan kami dapat memakluminya.

“Terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 yang diperpanjang jangka waktu pembahasannya, kami dapat memaklumi namun demikian kami mengharapkan kiranya segera mendapat persetujuan bersama karena raperda ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik” pungkasnya.

Serta terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas perda nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Prov Sumsel yang juga diperpanjang waktu pembasahannya guna menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, kami bisa memaklumi hal ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Prov Sumsel, Ir H Wasista Bambang Utoyo mengatakan bahwa rapat paripurna ke XLVI pembicaraan tingkat dua DPRD Provinsi Sumatera Selatann tahun sidang 2014 pada hari ini membahas agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus DPRD prov Sumsel terhadap 10 Raperda Provinsi Sumsel dan dilanjutkan dengan persetujuan anggota DPRD Prov Sumsel secara lisan oleh pimpinan rapat kemudian pengambilan keputusan serta pendapat akhir/sambutan Gubernur Sumsel terhadap 10 Raperda Provinsi Sumsel

“Dengan telah disetujuinya 7 dari 10 Raperda hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus DPRD Prov Sumsel, maka persetujuan tersebut akan dituangkan dalam bentuk keputusan bersama DPRD Prov Sumsel dan Gubernur Sumsel” tutur Wasista.

Sementara itu terdapat 3 Raperda yang ditunda antara lain pada Pansus I yang membahas Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan keempat atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dab tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sumatera Selatan.
Pansus I meminta perpanjangan waktu sambil menunggu keluarnya surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri yaitu Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah Jo lampiran hurup b Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah (penambahan bagian dan/atau subbagian pada biro-biro sebagaimana dimaksud huruf a) dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan Pansus IV Meminta perpanjangan waktu untuk melakukan konsultasi ke BPKP di Jakarta pada Raperda tentang pengikatan dana anggaran pelaksanaan pembangunan pekerjaan tahun jamak serta Meminta perpanjangan waktu untuk memperdalam program-program kegiatan yang merupakan visi, misi Gubernur, sehingga bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai pada Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Sumsel tahun 2013-2018. (Humas Pemprov)
Tags: , ,