DIANGGAP LAYAK DAN EKONOMIS, TOL PALINDRA DIMULAI MARET

PALEMBANG -– Prioritas jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) yang sempat digeser oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno digantikan tol Bakauheni-Terbanggi Besar tahun ini ditolak oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dodi Reza Alex.
Selain karena sudah jadi prioritas pembangunan pemerintahan sebelumnya, Tol Palindra sudah memenuhi persyaratan untuk segera dilakukan. Ia mengatakan, beberapa hal sudah dilakukan pemerintah daerah agar pembangunan tol Palindra segera dilanjutkan.
Tol Palindra tidak bisa ditunda hingga 2017. Secara finansial dan ekonomi, tol Palindra memenuhi kelayakan paling tinggi dibanding tol lain. Sudah sangat mendesak untuk dibangun, mengingat tingkat kemacetan yang tinggi dan rawan kecelakaan. Jalan antara Palembang dan Indralaya sudah seperti malaikat pencabut nyawa sehingga sudah harus segera,” katanya kepada wartawan di Griya Agung, Minggu (15/2/2015) kemarin.
Putra dari Alex Noerdin ini mengatakan, tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang hendak menggantikan Palindra belum memenuhi aspek. Seperti bentang jalan yang cukup panjang dan pembebasan lahan yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebabnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Palindra didahulukan bersama jalan tol Medan-Binjai.
“Tol Bakauheni-Termanggi Besar mencapai 139 kilometer melewati lahan milik warga dan sebagainya. Pembebasan lahan belum dilakukan pemerintahan setempat. Berbeda dengan Palindra yang hanya sepanjang 22 kilometer dibagi dalam tiga seksi, yang di antara seksi itu lahannya sudah siap. Biayanya pun paling murah dibanding jalan tol lain,” terangnya.
Tol Palindra diprediksi akan menghabiskan biaya sekitar Rp 3,4 triliun. Dana awal pembangunan dibutuhkan sekitar Rp 1 triliun yang bersumber pada Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp 600 miliar dan sisanya Rp 400 miliar dari dana pinjaman. Lahan pembangunan untuk tol Palindra dibutuhkan seluas 302 hektar.
Jalan Tol Palindra akan dibangun dengan beberapa tahapan. Pertama untuk Seksi I dengan panjang 10 kilometer dari KTM Rambutan menujui Indralaya. Lalu Seksi II Pemulutan-KTM Rambutan sepanjang 5 kilometer dan yang terakhir Seksi III Palembang-Pemulutan sepanjang 7 kilometer. Menurut Dodi, pemerintah pusat bersama daerah bakal memancang pondasi pada Maret nanti.
“PT Hutama Karya selaku perusahaan kontraktor milik negara ditunjuk mengerjakannya. Mereka akan memulai pembangunan jalan Maret nanti, mengerjakan seksi jalan yang sudah dibebaskan. Sembari pembangunan berjalan, pembebasan jalan seksi lain terus dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya Dodi memprotes Menteri BUMN saat rapat antara Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN dan PT Hutama Karya selaku kontraktor plat merah yang mengerjakan Palindra, Kamis malam (29/1/2015).
Proyek pembuatan jalan Palindra yang menjadi fokus utama setelah tol Medan-Binjai, ternyata hampir ditunda hingga 2017. Keputusan sepihak Kementerian BUMN sempat membuat Dodi berang. Sebab menurutnya pemerintah menetapkan ruas tol Palindra dan Medan-Binjai harus jadi fokus utama. Meski di akhir tahun lalu proyek Medan-Binjai lebih dulu dimulai.
Dalam rapat tersebut, PT Hutama Karya (HK) dan kementerian BUMN mengajukan permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3,6 triliun ke Komisi VI lewat Rancangan APBN Perubahan 2015. Namun bukan untuk Palindra, melainkan ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Agar kejadian serupa tak terulang, Komisi VI DPR RI kata Dodi akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi BUMN yang sudah mendapat dana PMN. Panja itu akan memastikan dana yang sudah diterima BUMN digunakan sesuai dengan proposal kerja.
“Saat HK mengajukan PMN senilai Rp 3,6 triliun ke Komisi VI DPR RI, mereka menyertakan proposal atau business plan tol Palindra. Tidak bisa diganti dengan tol lain. Itu namanya menyalahi aturan. Agar hal ini tak terulang ke BUMN lain, maka kami bakal bentuk Panja Pengawas PMN,” ucapnya.
Rencana Komisi VI DPR RI bukan tanpa alasan. Sebab tahun ini ada 31 BUMN yang mendapat PMN. Totalnya sekitar Rp 37,5 triliun. Dodi dan legislator lain khawatir bila proyek yang sudah disetujui DPR RI lewat pencairan PMN beralih.

“HK yang mendapat PMN tahap awal sebesar Rp 1 triliun untuk Palindra diminta membuat rekening tersendiri. Jangan sampai dana PMN tercampur dan bisa digunakan untuk proyek lain. Kita harus mengawalnya agar tidak menyalahi aturan,” terangnya. (tribunnews.com)
Tags: ,