MENGENAI KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN PETAHANA, KPUD OGAN ILIR TETAP PATUH PADA PUTUSAN PKPU PUSAT



INDRALAYARADIOINDRALAYA. Meskipun aturan tentang petahana masih digodok di MK, Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Ilir masih mengacu tegas pada aturan PKPU pusat yang menyatakan bahwa calon Kepala Daerah tidak memiliki konflik dengan petahana. Petahana yang dimaksud yaitu istri atau suami, anak, serta ipar dari petahana.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua KPUD Ogan Ilir Annahrir, S.Ag kepada reporter dang kulu kilo, mang Annahrir mengatakan bahwa calon Kepala Daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Maksud dari konflik petahana tersebut adalah tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana, serta tidak memiliki hubungan darah dengan petahana.

“Sesui dengan Pasal 7 huruf r UU no 8 tahun 2015 JU PKPU no 9 pasal 4 dikatakan bahwa tidak ada kepentingan dengan petahana. Maksudnya yaitu yang pertama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana yaitu suami atau istri dari petahana. Kedua tidak memiliki hubungan darah atau garis satu tingkat lurus ke atas, bapak atau ibu atau bapak mertua atau ibu mertua dengan petahana.  Kemudian  tidak memiliki hubungan darah atau garis keturunan satu tingkat lurus kebawah yaitu anak atau menantu dengan dengan petahana. Tidak memiliki hubungan darah atau garis keturunan ke samping yaitu kakak, adik kandung, ipar, paman atau bibik dengan petahana “ di ungkapkan oleh Ketua KPUD Kabupaten Ogan Ilir, Annahrir, S.Ag saat ditemui tim dang kulu kilo diruang kerjannnya pada selasa (9/6/2015) yang lalu.

Lebih lanjut ditegaskan oleh mang Annahrir, pihaknya juga mengacu pada surat edaran KPU RI No 280 yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki hubungan ipar dengan petahana iyalah sesorang  yang berstatus sebagai  kakak atau adik kandung dari istri atau suami petahana  serta seseorang yang berstatus sebagai istri atau suami dari kakak atau adik kandung petahana.
“Itulah sebagai dasar bagi KPU untuk menetapkan persyaratan calon yang berkaitan dengan konflik petahan”, tegas annahrir.

Disinggung masalah keputusan MK, Annahrir hanya menyampaikan bahwa KPU tidak ada kepentingan dengan itu, sampai saat ini  KPU hanya memegang aturan yang telah ada. KPU tetap menunggu dan mengikuti apapun keputusan MK nantinya, karena keputusan MK merupakan undang-undang final dan mengikat. (#Mg-lias)
Tags: , ,