BEBERAPA PERDA OGAN ILIR AKAN DIREVISI KARNA TIDAK BERSINERGI DENGAN KEBIJAKAN PRESIDEN



Hasil gambar untuk DPRD OGAN ILIRBGMB// Bagian hukum dan ham pemkab oi mencatat sebanyak 35 perda dari 231 peraturan daerah  yang ada di pemerintah kabupaten ogan ilir bermasalah dan diusulkan untuk dievaluasi. Puluhan perda bermasalah itu bertentangan dengan aturan diatasnya serta menghambat iklim investasi.
Kabag hukum dan ham pemkab oi ardha munir, selasa 7 juni 2016. Mengatakan telah mengusulkan dan melaporkan ke biro hukum pemerintah provinsi. Ada sebanyak 35 perda yang diusulkan dievaluasi. Ada dua opsi yakni perda dihapus atau direvisi. Semua tergantung dari penilaian pusat///
Upaya menghapus perda tersebut, kata beliau, lantaran tidak bersinergi dengan kebijakan presiden yakni menghambat iklim investasi dan bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya serta perda itu tidak memiliki payung hukumnya.
Dia menyebutkan adapun perda yang bermasalah itu antara lain perda tentang menara tower komunikasi, perda lebak lebung, retribusi biaya pergantian cetak, retribusi perontok padi, izin rumah kos, sumbangan pihak ketiga kepada daerah, retribusi pasar hewan, serta perda tentang lalu lintas angkutan sungai///
Tags: ,