Kasat Pol PP: Verifikasi Dilakukan Guna Pemberdayaan yang Lebih Efektif

WAWANCARA: Kasat Pol PP Ogan Ilir, Drs. Akhmad Fauzi, M. M saat dibincangi awak media di ruang kerjanya. (Foto: Goni)
Indralaya Radio - Pendataan ulang dan verifikasi tenaga kerja sukarela (TKS) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) kabupaten Ogan Ilir memicu keresahan bagi honoror K2 Sat Pol PP.

Keresahan yang muncul langsung ditanggapi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ogan Ilir, Drs. Akhmad Fauzi, M. M saat di temui di ruang kerjanya, rabu (24/01/2018) mengatakan bahwa keresahan itu tidak perlu ada karena verifikasi yang dilakukan sebagai cara untuk pemberdayaan dan pembagian tugas tupoksi dari personel tersebut.

"Kalo tidak mengikuti verifikasi, baik itu honorer K2 atau TKS maka tidak mendapatkan SK ditahun ini, dan berarti mengundurkan diri atau tidak bertugas lagi. Lagian pula verifikasi ini Kita mendata ulang kemudian untuk memberdayakannya di tempat tugasnya kembali," jelas Akhmad Fauzi.

Untuk honorer K2, lanjut Fauzi, database bagi honorer K2 kewenangannya ada pada BKD, namun dirinya menjelaskan bahwa jumlah honorer K2 dan TKS Sat Pol PP di Ogan Ilir saat ini berjumlah 235 orang yang bertugas baik di pemda maupun di DPRD Ogan Ilir.

"Jumlah 235 orang itu sendiri sebenarnya sudah melebihi kebutuhan namun kita terus berdayakan, Kita tidak pernah berhentikan kecuali tersangkut masalah pidana, dan mereka sendiri tidak menerima honor, namun menerima tunjangan tugas, baik itu ketika mereka melakukan penjaga dan pengawalan yang Kita bayarkan dari APBD dengan besaran antara 700 ribu hingga satu juta rupiah perbulan yang kita kirim ke rekening mereka," pungkas Akhmad Fauzi. (Goni)
Tags: ,