Panwaslu OI dan SatPol PP Copot Alat Peraga Kampanye Paslon

LEPAS SPANDUK: Personel SatPol PP Ogan Ilir yang turut membantu Panwaslu OI melepas APK yang terpasang di pagar Unsri Indralaya. (Foto: Goni)
Indralaya Radio - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Ilir bersama personel satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kabupaten Ogan Ilir melepas seluruh alat peraga kampanye (APK) calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel 2018 - 2023.

Pelepasan APK sendiri dilakukan karena yang terpasang sekarang dianggap ilegal karena bukan berasal dari KPUD Provinsi Sumsel. Dengan bantuan 22 personel satpol PP, dan mengerahkan panwascam dari 3 kecamatan yakni Indralaya, Indralaya Utara serta Indralaya Selatan melakukan pelepasan APK dari gerbang Kota, di Indralaya Utara hingga ke Muara Meranjat baik berupa baliho, spanduk, banner dan sejenisnya yang merupakan APK.

Ketua Panwaslu OI, Idris, S.H.I, didampingi anggota Panwaslu OI, Dermawan Iskandar mengatakan bahwa setiap partai politik dan timses pendukung paslon sudah diberitahu melalui surat untuk melepas APK.

"Hari ini tahap awal dan akan kita lakukan hingga selesai semua ditertibkan, kemungkinan hingga seminggu kedepan. Kita sebelumnya sudah kirimkan surat peringatan, namun tidak ada respon sehingga APK yang masih terpasang Kita lepas," kata Idris.

Untuk di seluruh Ogan Ilir, lanjut Idris, Panwaslu OI perintahkan ke panwascam yang berrkoordinasi dengan kasi trantib di kecamatan masing - masing untuk menertibkan APK yang masih terpasang.

"Yang boleh dipasang itu hanya yang dikeluarkan oleh pihak KPU, dalam hal ini KPUD Provinsi Sumsel yang mana di APK itu tercantum logo KPU, namun kita masih menunggu APK tersebut, dan kalau pun paslon membuat sendiri APK itu harus sesuai dengan ketentuan, dan jumlahnya harus dilaporkan ke KPU," lanjut Idris.

Sebenarnya seluruh APK, kata Idris, yang sekarang dipasang itu ilegal, karena bukan merupakan APK yang dikeluarkan KPU, termasuk yang terpasang di posko pun harus dilepas, dan nanti panwaslu akan menghimbau timses untuk melepasnya.

"Kalau APK dari KPUD itu ada label khusus, dan untuk pemasangan nanti kita akan sesuaikan dengan arahan KPUD, dan yang APK yang kita lepas ini nantinya akan dimusnahkan, namun bagi timses yang akan mengambil APK, harus dinyatakan dalam berita pengambilan namun bukan untuk dipasang kembali,"tutup Idris. (Goni)
Tags: ,